Tulis kelanjutan untuk paragraf ini - Otoritas Palestina dibentuk pada tahun 1994, sesuai dengan Perjanjian Gaza-Jeriko antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pemerintah Israel, sebagai badan sementara lima tahun. Negosiasi lebih lanjut kemudian dimaksudkan untuk berlangsung antara kedua belah pihak mengenai status akhir. Menurut Perjanjian Oslo, Otoritas Palestina ditunjuk untuk memiliki kendali eksklusif atas masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan sipil di daerah perkotaan Palestina (disebut "Area A") dan hanya kendali sipil atas daerah pedesaan Palestina ("Area B"). Sisa wilayah, termasuk pemukiman Israel, wilayah Lembah Yordan dan jalan bypass antara komunitas Palestina, akan tetap berada di bawah kendali Israel ("Area C"). Yerusalem Timur dikecualikan dari Perjanjian. Negosiasi dengan beberapa pemerintah Israel telah mengakibatkan Otoritas mendapatkan kontrol lebih lanjut atas beberapa daerah, tetapi kontrol kemudian hilang di beberapa daerah ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merebut kembali beberapa posisi strategis selama Intifada Kedua ("Al-Aqsa"). Pada tahun 2005, setelah Intifada Kedua, Israel mundur secara sepihak dari permukiman di Jalur Gaza
, dengan demikian memperluas kontrol Otoritas Palestina ke seluruh Jalur sementara Israel terus mengendalikan titik penyeberangan, wilayah udara, dan perairan pantai Jalur Gaza.