Menuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Selama kampanye untuk pemilihan presiden 2016, salah satu janji Rodrigo Duterte adalah penghapusan kontraktualisasi (dikenal secara lokal sebagai "endo", berasal dari "akhir kontrak") dan perbaikan kebijakan tenaga kerja di Filipina. Setelah terpilih, ia menunjuk Silvestre Bello III sebagai Sekretaris Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan, yang mempertimbangkan membuat semua perusahaan menempatkan setidaknya 80% dari semua karyawan di bawah kontrak sesuai perintah presiden. Pada akhir 2016, sekitar 32.000 pekerja telah diregularisasi. Pada 2017, Duterte dan Bello bertujuan untuk kebijakan permanen baru yang akan mengakhiri kontraktualisasi tenaga kerja pada akhir Februari, tetapi Bello akhirnya tidak menandatanganinya. Sebaliknya dia memutuskan untuk melakukan dialog antara presiden dan kelompok buruh untuk mendapatkan umpan balik. Akhirnya Presiden Duterte bertemu dengan kelompok-kelompok buruh sementara Bello menyusun Perintah Departemen baru yang akan menghentikan kontraktualisasi tenaga kerja. Namun, pada tanggal 16 Maret, Bello menandatangani Perintah Departemen 174 yang menetapkan pedoman yang lebih ketat tentang kontraktualisasi tetapi tidak segera membuatnya ilegal. Namun Duterte tetap menentang kontraktualisasi, dan berjanji untuk menandatangani Perintah Eksekutif terhadapnya. Namun, serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok Maute di Kota Marawi
akhirnya menunda penandatanganan. Sebuah demonstrasi diselenggarakan oleh kelompok-kelompok buruh pada tanggal 15 Maret 2018, sebagai protes terhadap penundaan presiden dalam EO. Akhirnya pada tanggal 1 Mei, Duterte menandatangani Perintah Eksekutif No. 51 yang melarang kontrak dan subkontrak ilegal, meskipun kelompok buruh mengkritik presiden atas tindakannya karena yang ditandatangani bukanlah rancangan yang disepakati dengan mereka.