Setelah protes massa terhadap pemerintahannya pada akhir 2013, dia meminta pembubaran parlemen pada 9 Desember 2013, memicu pemilihan cepat, tetapi terus bertindak sebagai perdana menteri sementara. Pada 7 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi Thailand menyingkirkan Yingluck Shinawatra dari jabatan perdana menteri dan menteri pertahanan setelah berbulan-bulan krisis politik. Pengadilan menemukan dia bersalah atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan atas penghapusan kepala keamanan nasional Thawil Pliensri pada tahun 2011. Setelah kudeta militer Mei 2014
, Yingluck ditangkap bersama dengan mantan menteri kabinet dan pemimpin politik dari semua partai dan ditahan di kamp tentara selama beberapa hari sementara kudeta dikonsolidasikan.