Menulis kelanjutan untuk paragraf ini - Selama krisis politik Thailand 2013-2014 Prayut berusaha untuk membawa partai-partai saingan untuk mencapai kesepakatan. Ketika ini gagal, dia melakukan kudeta
terhadap pemerintahan sementara Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014. Yingluck sendiri telah diberhentikan dari jabatannya pada 7 Mei oleh Mahkamah Konstitusi, atas transfer kontroversial seorang petugas keamanan senior pada tahun 2011, dan Niwatthamrong Boonsongpaisan bertindak sebagai gantinya. Setelah kudeta, Prayut membatalkan konstitusi 2007 dan mendirikan NCPO untuk memerintah negara, dengan dirinya sebagai kepala. Prayut dengan cepat menindak para pembangkang. Dia mengatur kontrol terhadap media, memaksakan sensor internet, menyatakan jam malam nasional (diangkat 3 minggu kemudian), melarang pertemuan lima orang atau lebih dan menangkap para politisi dan aktivis anti-kudeta, beberapa di antaranya didakwa dengan suap dan diadili di pengadilan militer. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara ini dibenarkan atas dasar mempromosikan rekonsiliasi nasional.