Inggris menaklukkan Burma setelah tiga Perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan negara itu menjadi koloni Inggris (bagian dari India sampai 1937 dan kemudian koloni yang dikelola secara terpisah). Burma menjadi negara merdeka pada tahun 1948, awalnya sebagai negara demokratis dan kemudian, setelah kudeta pada tahun 1962
, sebuah kediktatoran militer yang secara resmi berakhir pada tahun 2011. Selama sebagian besar tahun kemerdekaannya, negara ini telah tenggelam dalam perselisihan etnis yang merajalela dan segudang kelompok etnis Burma telah terlibat dalam salah satu perang saudara terpanjang di dunia yang belum terselesaikan. Selama ini, PBB dan beberapa organisasi lainnya telah melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang konsisten dan sistematis di negara itu. Pada tahun 2011, junta militer secara resmi dibubarkan setelah pemilihan umum 2010, dan pemerintah sipil nominal dipasang. Meskipun militer mempertahankan pengaruh yang sangat besar melalui konstitusi yang diratifikasi pada tahun 2008, ia telah mengambil langkah-langkah untuk melepaskan kendali atas pemerintah. Hal ini, bersama dengan pembebasan aktivis hak asasi manusia paling terkemuka di Burma, Aung San Suu Kyi, dan banyak tahanan politik lainnya, telah meningkatkan catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri negara itu dan telah menyebabkan pelonggaran perdagangan dan sanksi ekonomi lainnya yang telah diberlakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun, ada kritik yang terus berlanjut terhadap perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam dan tanggapannya yang buruk terhadap bentrokan agama yang terjadi di seluruh negara, yang digambarkan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia sebagai kebijakan pembersihan etnis.