Lengkapi kalimat berikut: Dalam prelude kemerdekaan, dua orang Rohingya terpilih menjadi anggota Majelis Konstitusi Burma pada tahun 1947, M. A. Gaffar dan Sultan Ahmed. Setelah Burma merdeka pada tahun 1948, M. A. Gaffar menyampaikan sebuah memorandum banding kepada Pemerintah Uni Burma yang menyerukan pengakuan istilah "Rohingya", berdasarkan nama-nama India lokal Arakan (Rohan dan Rohang), sebagai nama resmi etnis. Sultan Ahmed, yang menjabat sebagai Sekretaris Parlemen di Kementerian Minoritas, adalah anggota Komisi Hakim Sir Ba U yang ditugaskan untuk mengeksplorasi apakah Divisi Arakan harus diberikan status negara. Selama pemilihan umum Burma tahun 1951, lima orang Rohingya terpilih menjadi anggota Parlemen Burma, termasuk salah satu dari dua anggota parlemen wanita pertama di negara itu, Zura Begum. Enam anggota parlemen dipilih selama pemilihan umum Burma 1956 dan pemilihan kecil berikutnya. Sultan Mahmud, mantan politisi di India Britania, menjadi Menteri Kesehatan di kabinet Perdana Menteri Burma U Nu. Pada tahun 1960, Mahmud menyarankan agar wilayah utara Arakan yang mayoritas penduduknya Rohingya tetap berada di bawah pemerintahan pusat atau dijadikan provinsi terpisah. Namun, selama pemilihan umum Burma tahun 1960, janji Perdana Menteri U Nu termasuk menjadikan seluruh Arakan menjadi satu provinsi. The
1962 kudeta Burma mengakhiri sistem politik seperti Westminster di negara itu. Undang-undang kewarganegaraan Burma tahun 1982 mencabut sebagian besar warga Rohingya dari kewarganegaraan mereka.