Tuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Setelah Penyerahan Jepang
Pada tahun 1945, administrasi sipil Papua dan New Guinea dipulihkan, dan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Sementara Papua New Guinea (1945-1946), Papua dan New Guinea digabungkan menjadi satu kesatuan administratif. Papua dan New Guinea Act 1949 menyatukan, hanya untuk tujuan administrasi, Wilayah Papua dan Wilayah New Guinea sebagai Wilayah Papua dan New Guinea. Undang-undang tersebut secara resmi menyetujui penempatan New Guinea di bawah sistem perwalian internasional dan mengkonfirmasi kesatuan administratif New Guinea dan Papua di bawah judul The Territory of Papua dan New Guinea. Undang-undang ini juga mengatur Dewan Legislatif (yang didirikan pada tahun 1951), organisasi peradilan, pelayanan publik, dan sistem pemerintahan lokal. Dewan Majelis menggantikan Dewan Legislatif pada tahun 1963, dan Dewan Majelis pertama Papua dan New Guinea dibuka pada tanggal 8 Juni 1964.