Tulis kelanjutan untuk paragraf ini - Setelah gencatan senjata
Pada Juni 1940, Protektorat Prancis Tunisia menjadi bagian dari Perancis Vichy, negara Prancis baru yang diperintah oleh kolaborator Marsekal Philippe Pétain selama pendudukan Prancis oleh Jerman Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan rezim kolaborasi Pétain, orang-orang Yahudi Vichy Prancis dan Vichy Tunisia tunduk pada dua "Statut des Juifs" antisemit (Statut Yahudi 3 Oktober 1940 dan 2 Juni 1941), seperti orang-orang Yahudi di daratan Prancis. Dengan demikian, undang-undang diskriminatif mendefinisikan orang-orang Yahudi, membatasi mereka dalam pelayanan publik, di lembaga pendidikan dan jurnalisme, dan dalam profesi liberal (numerus clausus), menghitung mereka (sensus Yahudi), dan memaksa mereka untuk mendaftarkan properti mereka untuk kemudian di-Arianisasi. Akibatnya, orang-orang Yahudi mendapati diri mereka berada dalam status rendahnya sebagai "orang pribumi" dan menjadi miskin. Pada bulan Agustus 1941, Xavier Vallat, kepala Kantor Urusan Yahudi ("Commissariat Général aux Questions Juives"), datang dari Prancis Metropolitan untuk memeriksa masalah masalah Yahudi. Menurut sebuah artikel di situs web United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) "Sejarah Holocaust di tiga wilayah Afrika Utara Prancis (tiga departemen, 91, 92, dan 93, di Aljazair Prancis, dua protektorat Prancis Maroko dan Tunisia) secara intrinsik terkait dengan nasib Prancis selama periode ini". Pakar Holocaust Martin Gilbert menyatakan bahwa penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi di Afrika Utara Prancis adalah bagian integral dari Holocaust di Prancis. Maroko Perancis, Aljazair dan Tunisia di wilayah Eropa di Afrika Utara dianggap sebagai bagian dari Eropa, menurut dokumen Prancis dan Jerman yang relevan dengan Solusi Akhir Pertanyaan Yahudi.