Kudeta militer tahun 1985 menyebabkan penghentian konstitusi Sudan tahun 1973 dan penggantinya dengan konstitusi interim pada akhir tahun itu. Salah satu tindakan pertama Dewan Komando Revolusioner untuk Keselamatan Nasional setelah merebut kekuasaan pada tahun 1989
adalah untuk menghapuskan konstitusi sementara. Presiden Omar Al-Bashir berjanji untuk menyiapkan konstitusi baru. Namun, hanya pada Januari 1998, Sudan mengadakan konferensi konstitusional untuk menyusun konstitusi. Ini terdiri dari sarjana hukum dan politik yang mewakili berbagai kelompok politik yang bersimpati dengan pemerintahan al-Bashir. Partai Umma dan Partai Unionis Demokratik menolak untuk berpartisipasi. Kebanyakan orang Selatan memboikot konferensi. Para pemilih di sistem satu partai Sudan menyetujui konstitusi dalam referendum 1998, sebuah proses yang menimbulkan pertanyaan tentang tingkat penerimaan publik terhadap dokumen tersebut.