Tuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Setelah kudeta 22 Mei 2014
dengan mencabut konstitusi 2007, sebuah organisasi militer yang disebut Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) telah mengambil alih administrasi. Kepala NCPO menghapuskan majelis nasional dan memikul tanggung jawab cabang legislatif. Di bawah undang-undang darurat militer yang diberlakukan di seluruh kerajaan, pengadilan militer telah ditugaskan untuk bertanggung jawab atas beberapa kasus yang biasanya berada di bawah pengadilan sipil. Namun, sistem pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, masih tetap ada, bahkan tanpa konstitusi. NCPO secara resmi dibubarkan setelah kabinet baru bersumpah pada 16 Juli 2019.