Lengkapi kalimat berikut ini: Perdebatan politik setelah transfer kedaulatan berpusat pada pengembangan demokrasi di wilayah tersebut dan kepatuhan pemerintah pusat terhadap prinsip "satu negara, dua sistem". Setelah pembalikan dari era kolonial terakhir Dewan Legislatif reformasi demokratis setelah penyerahan, pemerintah daerah gagal mencoba untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar. Keputusan pemerintah pusat untuk menerapkan pra-screening calon sebelum memungkinkan pemilihan Kepala Eksekutif memicu serangkaian
Protes pada tahun 2014 yang dikenal sebagai Revolusi Payung. Ketidaksesuaian dalam daftar pemilih dan diskualifikasi legislator terpilih setelah pemilihan Dewan Legislatif 2016 dan penegakan hukum nasional di stasiun kereta api berkecepatan tinggi West Kowloon menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang otonomi wilayah tersebut. Pada Juni 2019, protes massa meletus sebagai tanggapan terhadap usulan amandemen ekstradisi yang mengizinkan ekstradisi buronan ke Taiwan, sementara para pengunjuk rasa berpendapat bahwa penjahat mungkin akan diekstradisi ke daratan Cina. Protes ini adalah yang terbesar dalam sejarah Hong Kong, dengan penyelenggara mengklaim telah menarik lebih dari tiga juta penduduk Hong Kong.