Anak tertua dari Ferdinand I, Boris mengambil tahta setelah pengunduran diri ayahnya setelah kekalahan Bulgaria dalam Perang Dunia I. Berdasarkan Perjanjian Neuilly 1919, Bulgaria dipaksa untuk, antara lain, menyerahkan berbagai wilayah, membayar reparasi perang yang melumpuhkan, dan sangat mengurangi ukuran militernya. Pada tahun yang sama, Aleksandar Stamboliyski dari agraris Bulgaria Agrarian National Union menjadi perdana menteri. Setelah Stamboliyski digulingkan dalam kudeta pada tahun 1923, Boris mengakui pemerintahan baru Aleksandar Tsankov, yang dengan keras menekan Partai Komunis Bulgaria dan memimpin bangsa melalui perang perbatasan singkat dengan Yunani. Tsankov dihapus dari kekuasaan pada tahun 1926, dan serangkaian perdana menteri diikuti sampai tahun 1934, ketika gerakan korporat "Zveno" melakukan kudeta
dan melarang semua partai politik. Boris menentang pemerintah "Zveno" dan menggulingkan mereka pada tahun 1935, akhirnya menginstal Georgi Kyoseivanov sebagai perdana menteri. Untuk sisa pemerintahannya, Boris akan memerintah sebagai monarki absolut "de facto", dengan perdana menterinya sebagian besar tunduk pada keinginannya.