Lengkapi kalimat berikut: PST () pada tanggal 23 Mei 2017, di tengah eskalasi konflik terkait kelompok Maute di Mindanao serta
bentrokan baru-baru ini di Marawi antara Angkatan Bersenjata Filipina dan kelompok Islam, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menempatkan seluruh Mindanao, termasuk Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi, di bawah undang-undang darurat militer. Proklamasi ini diumumkan selama konferensi pers yang diadakan di Moskow, di mana Duterte sedang dalam kunjungan resmi; keadaan darurat militer akan berlaku selama 60 hari. Juru Bicara Presiden Ernesto Abella mengatakan deklarasi itu dimungkinkan mengingat "eksistensi pemberontakan", sementara Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano menjelaskan bahwa langkah itu diambil dengan mempertimbangkan "keamanan, kehidupan dan properti orang-orang Mindanao". Implementasi harus sesuai dengan Konstitusi 1987, yang menyediakan maksimum 60-hari negara darurat militer tanpa persetujuan Kongres untuk perpanjangan, kelanjutan fungsi pemerintah, dan perlindungan kebebasan individu. Namun, Duterte bersikeras bahwa itu tidak akan berbeda dengan undang-undang darurat militer di bawah Presiden Ferdinand Marcos.