Tuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Setelah "kudeta" 2006 dan 2014
, hak untuk kebebasan berbicara, asosiasi, dan kebebasan bergerak secara serius dikikis. Pemerintah militer telah menerapkan larangan terhadap pertemuan politik dan melarang kritik media. Semua jenis kegiatan politik dilarang. Undang-Undang Pertemuan Umum yang diberlakukan pada tahun 2015 oleh pemerintah militer mengharuskan pemberitahuan protes untuk diajukan kepada pihak berwenang 24 jam sebelum sebuah acara. Pelanggaran membawa denda maksimum 10.000 baht. Hukum ini telah berulang kali digunakan oleh pihak berwenang untuk menekan pertemuan sejak diberlakukannya.