Pada tahun 1948, segera setelah kemerdekaan negara itu, sebuah undang-undang kontroversial yang diberi label Undang-Undang Kewarganegaraan Ceylon disahkan di parlemen Sri Lanka yang sengaja mendiskriminasi orang Tamil asal India Selatan, yang nenek moyangnya telah menetap di negara itu pada abad ke-19 dan ke-20. Undang-undang ini membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan dan lebih dari 700.000 orang Tamil (yang terdiri dari hingga 11% dari total populasi negara) menjadi tanpa kewarganegaraan. Pada tahun 1964, sebuah pakta ditandatangani antara Bandaranaike dan Perdana Menteri India saat itu Lal Bahadur Shastri untuk memulangkan sebagian besar populasi Tamil tanpa kewarganegaraan. Selama 30 tahun berikutnya, pemerintah Sri Lanka yang berturut-turut secara aktif melakukan deportasi lebih dari 300.000 orang Tamil kembali ke India. Tidak sampai tahun 2003, setelah pogrom yang disponsori negara
terhadap orang Tamil dan perang saudara skala penuh, bahwa orang Tamil India diberikan kewarganegaraan tetapi pada saat ini, populasi mereka telah berkurang menjadi hanya 5% dari populasi negara. Orang Tamil yang dipulangkan ke India diasimilasi dengan populasi lokal setelah mengambil Kewarganegaraan India, kecuali beberapa kantong di Tamil Nadu, di mana mereka masih disebut sebagai orang Tamil Ceylon.