Pada bulan April 2014 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan itu tidak konstitusional karena pemungutan suara tidak terjadi pada hari yang sama di seluruh negeri. Setelah kesepakatan antara Komisi Pemilihan dan pemerintah Yingluck, pemilihan baru ditetapkan pada 20 Juli. Namun, pemilu dibatalkan setelah kudeta
Pada Mei menggulingkan pemerintah yang terpilih dan menginstal pemerintahan militer yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), dipimpin oleh Jenderal Prayut Chan-o-cha, saat itu-Komandan Kepala Angkatan Darat Kerajaan Thailand. NCPO, setelah berkuasa, menyatakan niatnya untuk mengadakan pemilihan umum setelah melakukan reformasi dan memberlakukan konstitusi baru.