Pada tahun 2019 di tengah protes anti-ekstradisi bersejarah dan kemenangan besar pro-demokrasi dalam pemilihan Dewan Distrik, sarjana hukum Benny Tai, salah satu inisiator protes Occupy 2014
, mengajukan rencana bagi para pro-demokrat untuk memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif untuk memblokir RUU pemerintah termasuk undang-undang yang diharapkan dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar yang pada gilirannya akan menekan pemerintah untuk menerapkan lima tuntutan utama dari gerakan protes. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana jumlah kandidat yang berlebihan membagi suara pro-demokrasi dalam pemilihan 2016, ia mengusulkan pemilihan primer dalam kamp pro-demokrasi untuk memaksimalkan kesempatan bagi pro-demokrat untuk memenangkan lebih banyak kursi dengan menetapkan batas jumlah kandidat dan menghindari pemborosan suara.